Did you mean: begawan?
Results 1 - 25 of 5537 for :(Pengawasan)
Sorted by  Relevance | Date

Selecting or deselecting a search filter will reload your page.

Refine by:

Loading Facets...
Related Searches:
Loading Tags...
Actions of Expropriation in Family Companies: The Moderating Role of Independent Commissioner's Control.
Pratiwi, Adhitya Putri;Ruhiyat, Endang;Holiawati
Academic Journal Academic Journal | JDM: Jurnal Dinamika Manajemen. Mar2024, Vol. 15 Issue 1, p91-103. 13p. Please log in to see more details
This study examines the effects of the pyramid structure and disclosure of related par... more
Actions of Expropriation in Family Companies: The Moderating Role of Independent Commissioner's Control.
JDM: Jurnal Dinamika Manajemen. Mar2024, Vol. 15 Issue 1, p91-103. 13p.
This study examines the effects of the pyramid structure and disclosure of related party transactions on acts of expropriation in family companies with the independent commissioner's control as a moderation. This research is a type of quantitative research. This research uses secondary data from annual reports from 31 family companies in 2017-2018. The data analysis techniques in this research are descriptive statistics, panel data regression analysis, and moderated regression analysis. The study finds that the pyramid structure does not affect expropriation, while disclosure of related party transactions has a negative effect on expropriation. The interaction test shows that the mediator variable could not mediate the pyramid structure and expropriation. Conversely, the moderating variable is able to moderate the disclosure of related party transactions and expropriation. The results of this research can provide input to policymakers to tighten regulations regarding protection for minority shareholders. In addition, the results of this research will add to the government's references in expanding rules related to the disclosure of related party transactions, especially regarding the supervision of related party transactions carried out by companies. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Content provider:

Business Source Premier

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan
Prayulianda, Helga Anton;Antikowati
Academic Journal Academic Journal | 6 Lentera Hukum 141 (2019) / Lentera Hukum, Vol. 6, Issue 1 (April 2019), pp. 141-150 Please log in to see more details

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengawasan Kepala Bidang Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai
Aceng Jarkasih
Academic Journal Academic Journal | Indonesian Journal of Education and Social Science, Vol 2, Iss 1, Pp 56-64 (2023) Please log in to see more details
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Kepala Bidang terha... more
Pengawasan Kepala Bidang Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai
Indonesian Journal of Education and Social Science, Vol 2, Iss 1, Pp 56-64 (2023)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Kepala Bidang terhadap pegawai di Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara berstruktur, observasi, dan angket. Data dianalisis secara deskriptif dan diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Bidang telah menerapkan pengawasan melalui teknik pengawasan langsung dan tidak langsung. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan waktu Kepala Bidang dalam penerapan teknik pengawasan langsung, serta perbedaan kemampuan individu pegawai dalam teknik pengawasan tidak langsung. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan meliputi pendelegasian wewenang, pembagian waktu yang efisien, serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi pegawai. Dalam hal kinerja pegawai, penelitian ini menemukan bahwa kinerja pegawai dalam dimensi kualitas, kuantitas, kedisiplinan, dan sikap secara keseluruhan telah mencapai predikat "Cukup Baik". Meskipun demikian, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kinerja pegawai secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan pengawasan dan kinerja pegawai di Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

Subject terms:

pengawasan - kinerja pegawai - Social sciences (General) - H1-99

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Perancangan User Interface Aplikasi Pengawasan Investasi Aset Menggunakan The Five Planes Framework (Studi Kasus PT. INKA Persero)
Anggara Firmansyah Putra;Yusuf Priyandari;Eko Liquiddanu
Academic Journal Academic Journal | Techno.Com, Vol 22, Iss 3, Pp 665-676 (2023) Please log in to see more details
Dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian investasi aset, Departemen Penge... more
Perancangan User Interface Aplikasi Pengawasan Investasi Aset Menggunakan The Five Planes Framework (Studi Kasus PT. INKA Persero)
Techno.Com, Vol 22, Iss 3, Pp 665-676 (2023)
Dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian investasi aset, Departemen Pengembangan Perusahaan PT. INKA tidak memiliki akses langsung ke dalam sistem SAP perusahaan. Akibatnya, pihak departemen memerlukan waktu yang lebih lama dalam pengumpulan data untuk membuat laporan sebagai perwujudan pengendalian investasi aset. Hal ini menyebabkan pihak departemen tidak bisa menyajikan informasi dengan cepat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pimpinan. Pembuatan aplikasi pengawasan investasi aset bertujuan untuk memudahkan pengawasan proses realisasi investasi aset perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang user interface aplikasi pengawasan investasi aset dengan memperhatikan user experience yang baik. Metode proses desain yang digunakan adalah The Five Planes yang terdiri dari strategy, scope, structure, skeleton dan surface. Pada tahap surface, dilakukan penerapan eight golden rules sebagai upaya untuk menghasilkan tampilan yang baik. Hasil akhir penelitian berupa rancangan interface aplikasi pengawasan investasi aset yang mencakup semua fitur yang dibutuhkan pengguna. Dilakukan proses penilaian usability oleh pengguna yang menghasilkan nilai usability sebesar 84.3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rancangan memiliki nilai usability yang baik sehingga rancangan diterima pengguna dan dapat digunakan dalam perancangan tingkat selanjutnya

Subject terms:

user interface, the five planes, user experience, pengawasan. - Information technology - T58.5-58.64

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Luky Kurniawan;Kurnia Warman;Azmi Fendri
Academic Journal Academic Journal | Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 2, Pp 484-496 (2023) Please log in to see more details
Masih banyaknya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah ya... more
PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 2, Pp 484-496 (2023)
Masih banyaknya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Seharusnya dengan adanya Inspektorat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan, penyimpangan atau ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dicegah atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana tindak lanjut dari hasil pemeriksaan inspektorat daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui rekomendasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dilakukan langsung di lapangan yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kuesinoer kepada pihak yang kompeten dan relevan. Tujuannya adalah guna memperoleh pemahaman dan kejelasan dari permasalahan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan praktik yang selama ini berlansung. Hasil penelitian menunjukkan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta tindak lanjur hasil pemeriksaan pasca rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut antara lain disebabkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi kendala-kendala seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai,rendahnya komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut, penggunaan sistem informasi hasil pemeriksaan yang belum optimal dan belum adanya sanksi terkait tindak lanjut.

Subject terms:

inspektorat daerah kabupaten - fungsi pengawasan - akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Criminal law and procedure - K5000-5582

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Beban kerja bagian pengawasan berdampak stress kerja di PT. pos indonesia kcu jember.
Anshori, Nadiya Fiolita;Rizqi, Maulidyah Amalina
Academic Journal Academic Journal | Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI). jan2024, Vol. 5 Issue 3, p209-225. 17p. Please log in to see more details
Beban kerja adalah tugas yang diberikan kepada pekerja oleh suatu organisasi yang haru... more
Beban kerja bagian pengawasan berdampak stress kerja di PT. pos indonesia kcu jember.
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI). jan2024, Vol. 5 Issue 3, p209-225. 17p.
Beban kerja adalah tugas yang diberikan kepada pekerja oleh suatu organisasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beban kerja yang dihadapi bagian pengawasan PT Pos Indonesia KCU Jember dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat stres pegawainya dalam bekerja. Indikasi beban ini adalah jumlah pengajuan yang diselesaikan setiap hari dan setiap bulan. Karena penelitian dilakukan dalam suasana alamiah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disebut juga metode penelitian naturalistik. Metode yang digunakan untuk memilih subjek wawancara adalah purposive sampling. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Content provider:

Business Source Premier

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PIMPINAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT. (Indonesian)
Mahaputra, M. Ridho;Maharani, Amalina
Academic Journal Academic Journal | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP); agu2022, Vol. 2 Issue 4, p370-376, 7p Please log in to see more details
Copyright of Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) is the property of Di... more
PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PIMPINAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT. (Indonesian)
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP); agu2022, Vol. 2 Issue 4, p370-376, 7p
Copyright of Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) is the property of Dinasti Publisher and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Content provider:

Complementary Index

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA SEKOLAH DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU PADA SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR
Supriadi Supriadi;Isjoni Isjoni;Sri Kartikowati
Academic Journal Academic Journal | Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran), Vol 6, Iss 6, Pp 1740-1752 (2022) Please log in to see more details
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasa... more
PENGARUH PENGAWASAN KEPALA SEKOLAH DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU PADA SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR
Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran), Vol 6, Iss 6, Pp 1740-1752 (2022)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan kepala sekolah dan kompensasi terhadap kinerja guru Sekolah Dasar di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru Sekolah Dasar di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 115 guru. Pengolahan data menggunakan perangkat lumunak SPSS versi 20. Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variable-variabel tersebut adalah teknik statistik korelasi product moment. Tehnik pengumpulan data untuk variabel kinerja guru dilakukan dengan dokumentasi, sedangkan untuk variabel pengawasan dan kompensasi melalui kuisioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil dari Fhitung =19,091 > Ftabel = 3,08, dengan taraf signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan kepala sekolah (X1) dan kompetensi (X2) secara bersamaan mempengaruhi kinerja guru (Y).Dengan demikian bahwa secara parsial pengawasan kepala sekolah kompensasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja guru dan secara simultan pengawasan kepala sekolah , kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru.

Subject terms:

pengawasan kepala sekolah, kompensasi, kinerja guru - Theory and practice of education - LB5-3640

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi. (Indonesian)
Sukrisno;Putra, Marsudi Dedi
Academic Journal Academic Journal | Syntax Idea; Mar2024, Vol. 6 Issue 3, p1-16, 16p Please log in to see more details
Copyright of Syntax Idea is the property of Ridwan Institute and its content may no... more
Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi. (Indonesian)
Syntax Idea; Mar2024, Vol. 6 Issue 3, p1-16, 16p
Copyright of Syntax Idea is the property of Ridwan Institute and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Content provider:

Complementary Index

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

UU P2SK DAN PENGARUHNYA TERHADAP MODEL PENGAWASAN OJK: TWIN PEAKS SEBUAH ALTERNATIF
Agus Riyanto
Academic Journal Academic Journal | Mimbar Hukum, Vol 35 (2023) Please log in to see more details
Abstract The supervisory journey in the financial sector in Indonesia, which has be... more
UU P2SK DAN PENGARUHNYA TERHADAP MODEL PENGAWASAN OJK: TWIN PEAKS SEBUAH ALTERNATIF
Mimbar Hukum, Vol 35 (2023)
Abstract The supervisory journey in the financial sector in Indonesia, which has been going on for approximately 12 years since the emergence of the Financial Services Authority (OJK) has uncovered serious problems. Various problems in the financial sector from banks, insurance, pension funds, capital markets, and so on made the OJK the institution most frequently reported to the Indonesian Ombudsman. The change in model from integration to twin peaks is deemed relevant to adapt to global developments and also the national situation in the future. Therefore, it is hoped that the presence of the P2SK Law can carry out these reforms to strengthen the optimal regulatory and supervisory role of the OJK. Seeing the success of several countries in implementing twin peaks can be used as a consideration to initiate changes to the P2SK Law so as not to allow problems in various sectors to continue to pile up and not be resolved properly and ultimately consumers become victims of the weaknesses in creating good financial institutions. Abstrak Perjalanan pengawasan di sektor keuangan di Indonesia yang telah berlangsung kurang lebih 12 tahun sejak kemunculan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan persoalan yang serius. Berbagai persoalan di sektor keuangan dari bank, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lain sebagainya menjadikan OJK sebagai Lembaga yang paling sering dilaporkan di Ombudsman RI. Perubahan model dari integrasi ke twin peaks dirasa relevan untuk menyesuaikan dengan perkembangan global dan juga situasi nasional kedepannya. Oleh karena itu kehadiran UU P2SK diharapkan bisa melakukan reformasi tersebut untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan yang optimal dari OJK. Melihat keberhasilan beberapa negara dalam menerapkan twin peaks dapat dijadikan pertimbangan untuk memulai perubahan pada UU P2SK agar tidak membiarkan persoalan di berbagai sektor terus menumpuk dan tidak terselesaikan dengan baik dan akhirnya konsumen menjadi korban dari kelemahan penciptaan kelembagaan keuangan yang baik.

Subject terms:

OJK - UU P2SK - Twin peaks - Law - Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence - K1-7720

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri
Rahman Amin;Muhammad Fikri Al Aziz
Academic Journal Academic Journal | Krtha Bhayangkara, Vol 17, Iss 1 (2023) Please log in to see more details
Perubahan Polri sejak terpisah dari ABRI meliputi aspek kelembagaan, substansi, dan bu... more
Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri
Krtha Bhayangkara, Vol 17, Iss 1 (2023)
Perubahan Polri sejak terpisah dari ABRI meliputi aspek kelembagaan, substansi, dan budaya, ditandai dengan disahkannya undang-undang tentang Polri sebagai dasar hukum bagi Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional. Namun, reformasi Polri dari aspek budaya belum terlaksana sesuai harapan, khususnya dalam penegakan hukum, masih terjadi penanganan perkara yang tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga pengawasan eksternal salah satunya oleh Kompolnas menjadi penting. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dimana data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, serta ditunjang data primer dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Kompolnas saat ini, dan bagaimana penguatan Kompolnas pada masa mendatang dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri. Hasil penelitian, bahwa masih banyak terdapat kelemahan pada Kompolnas, yakni kedudukan Kompolnas yang dibentuk sebagai lembaga penasihat yang ditempatkan di bawah Presiden, pembentukan Kompolnas hanya berdasarkan Peraturan Presiden dengan tugas dan kewenangan yang terbatas, budaya hukum anggota Polri yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi Kompolnas, sumber daya manusia masih sangat kurang, sarana prasarana belum memadai, dan alokasi anggaran tidak dapat memenuhi beban kerja Kompolnas. Penguatan Kompolnas pada masa mendatang melalui perubahan Kompolnas secara kelembagaan sebagai lembaga pengawas eksternal Polri yang independen, memperkuat dasar hukum pembentukan Kompolnas dengan undang-undang, membangun budaya hukum anggota Polri dengan meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi Kompolnas, menambah jumlah pegawai Kompolnas dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan, menyediakan sarana prasarana berupa gedung kantor beserta fasilitas yang memadai, dan menambah jumlah anggaran sesuai dengan beban kerja yang dihadapi oleh Kompolnas.

Subject terms:

Kompolnas - Pengawasan - Penyidikan - Tindak Pidana - Polri - Law

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengaruh Pengawasan, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik) Pada Universitas Perintis Indonesia.
Nofriadi;Hafidz Aima, M.;Rafky, Rafnelly;Oktarina, Yolanda
Academic Journal Academic Journal | Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI). nov/des2023, Vol. 5 Issue 2, p116-123. 8p. Please log in to see more details
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik... more
Pengaruh Pengawasan, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik) Pada Universitas Perintis Indonesia.
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI). nov/des2023, Vol. 5 Issue 2, p116-123. 8p.
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik) pada Universitas Perintis Indonesia. Adapun variabel penelitian ini adalah pengaruh Pengawasan, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Organisasi (sebagai variabel bebas) dan Kinerja Tenaga Kependidikan (sebagai variabel terikat). Penelitian ini memperhatikan tingkat Kinerja Tenaga Kependidikan, pengawasan, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, pengaruh Pengawasan, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi Organisasi secara bersama-sama maupun parsial terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan. Kesimpulan dari penelitian bahwa secara parsial dan simultan variabel Pengawasan, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Organisasi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan, dengan kontribusi 50,10% dengan pengawasan sebagai variabel yang paling dominan. Saran Agar lebih fokus untuk memperbaiki variabel Komitmen Organisasi dengan memperhatikan indikator-indikatornya. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Content provider:

Business Source Premier

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari’ah
Rifany Arbita Lubis
Academic Journal Academic Journal | Jurnal Mercatoria, Vol 15, Iss 1, Pp 28-34 (2022) Please log in to see more details
Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pengawasan terhadap prinsip kepatuhan syar... more
Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari’ah
Jurnal Mercatoria, Vol 15, Iss 1, Pp 28-34 (2022)
Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pengawasan terhadap prinsip kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan mudharabah. Terwujudnya nilai-nilai Syariah (Shariah compliance) merupakan salah satu aspek yang membedakan sistem tradisional dan syariah. Pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan setiap akad pembiayaan mudharabah oleh lembaga perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif dari metode yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya terdapat dua sistem pengawasan perbankan syariah, yaitu: pertama, pengawasan keuangan, yaitu kepatuhan umum terhadap industri perbankan dan prinsip kehati-hatian bank; pengaturan prinsip hukum. Pengawasan yang dilakukan OJK berupa pengawasan di bidang regulasi dan lembaga perbankan syariah, sedangkan DPS bekerja sama dengan berbagai fungsi audit internal untuk memantau pelaksanaan kepatuhan syariah. Pengawasan bank syariah secara menyeluruh penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana bank syariah menganut prinsip syariah.

Subject terms:

mudharabah - pengawasan - kepatuhan syariah. - Law - Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence - K1-7720

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengaruh Motivasi Belajar dan Pengawasan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Pembelajaran New Normal Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha
Noviyana Dwi Dayanti;Mujiyanto Mujiyanto;Mirrah Megha Singamurti
Academic Journal Academic Journal | Jurnal Basicedu, Vol 6, Iss 4, Pp 7233-7241 (2022) Please log in to see more details
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa dalam pe... more
Pengaruh Motivasi Belajar dan Pengawasan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Pembelajaran New Normal Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha
Jurnal Basicedu, Vol 6, Iss 4, Pp 7233-7241 (2022)
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa dalam pembelajaran new normal terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran agama Buddha di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cluwak Kabupaten Pati. 2) mengetahui pengaruh pengawasan orang tua dalam pembelajaran new normal terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran agama Buddha di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cluwak Kabupaten Pati. 3) mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa dan pengawasan orang tua dalam pembelajaran new normal terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran agama Buddha di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cluwak Kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif regresi berganda yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cluwak Kabupaten Pati, dengan responden siswa yang beragama Buddha dari kelas VII-IX. Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisis data menunjukan bahwa (X1) dan (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel (Y) sebesar 18,4%. Sedangkan sisanya ( 100%- 18,4% = 81,6 % ) dipengaruhi variabel lain diluar bersama regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Subject terms:

motivasi belajar, pengawasan orang tua, prestasi belajar siswa. - Education (General) - L7-991 - Theory and practice of education - LB5-3640

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Hajairin Hajairin;Syamsuddin Syamsuddin;Kasmar Kasmar;Gufran Sanusi
Academic Journal Academic Journal | IBLAM Law Review, Vol 2, Iss 2, Pp 165-174 (2022) Please log in to see more details
Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana... more
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
IBLAM Law Review, Vol 2, Iss 2, Pp 165-174 (2022)
Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum. Dengan pendekatan pertama Perundang-Undangan (statute aprroach) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Pendekatan Konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif

Subject terms:

kebijakan - pidana pengawasan - hukum pidana - Law

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengawasan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kafe
Nor Samsi;Fifik Wiryani;Isdian Anggraeny
Academic Journal Academic Journal | Indonesia Law Reform Journal, Vol 2, Iss 1, Pp 18-31 (2022) Please log in to see more details
This study aims to determine the role of the Department of Food Crops, Horticulture an... more
Pengawasan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kafe
Indonesia Law Reform Journal, Vol 2, Iss 1, Pp 18-31 (2022)
This study aims to determine the role of the Department of Food Crops, Horticulture and Plantation in Malang Regency in supervising the conversion of agricultural land in Malang Regency. The research method used is a sociological approach based on field research and interviews as well as the rule of law. The results of this study can be concluded that the role of the Department of Food Crops, Horticulture and Plantation of Malang Regency in supervising the occurrence of the conversion of agricultural land is firstly involved in the governance of the permit process for the conversion of agricultural land with the Related Regional Work Units (SKPD), Second, increasing land productivity. agriculture and finally provide guidance to farmers so as not to convert their agricultural land. It can be concluded that people who want to convert agricultural land to other uses must follow the process of permitting land conversion by completing the required documents to the relevant agencies and increasing coaching activities for farmers not to easily convert their agricultural land. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di kabupaten malang. Metode penelitian ini digunakan yaitu pendekatan sosiologis yang didasarkan penelitian lapangan dan wawancara serta peraturan keadaan hukum. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yaitu pertama terlibat dalam tata Kelola proses perijinan alih fungsi lahan pertanian bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait, Kedua meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan terakhir melakukan pembinaan terhadap petani agar tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ingin mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnnya harus mengikuti proses perijinan alih fungsi lahan dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan kepada instansi yang terkait dan meningkatkan kegiatan pembinaan kepada petani untuk tidak mudah mengalihfungsikan lahan pertaniannya.

Subject terms:

pengawasan - alih fungsi lahan pertanian - Law

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

KEWENANGAN FORMIL & MATERIIL DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA SEBAGAI LEX POSTERIOR TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA INDEPENDEN
Iron Sarira
Academic Journal Academic Journal | Mimbar Hukum, Vol 35 (2023) Please log in to see more details
Abstract The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various business fie... more
KEWENANGAN FORMIL & MATERIIL DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA SEBAGAI LEX POSTERIOR TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA INDEPENDEN
Mimbar Hukum, Vol 35 (2023)
Abstract The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various business fields, including related to employment. Many terminations of employment, due to the weakening of the economy which then has an impact on workers who have lost their income. One of them is becoming a Migrant Worker to work in Malaysia. Procedures related to the Protection of Indonesian Migrant Workers are regulated in Law Number 18 of 2017 as a protection for the community against human trafficking, slavery, forced labor, workplace violence, and crimes against human dignity. Legal certainty is an issue discussed in this paper related to an implementation perspective, namely positive law as lex posteriori in the aspect of law enforcement, as well as a regulative perspective, namely differences in formal and material procedures related to the role of Supervisory and Independent Bodies, as the implementer of PPMI policy. This research is about normative juridical with a literature review which will be analyzed with scientific aspects of law in economics. This study uses the line of equality method in looking at formal and material authority over PPMI governance following positive law as lex posterior and a legal approach philosophically (value and intensity) as an effort to realize the aspired law (ius constituendum). Abstrak Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan ke berbagai bidang usaha, termasuk bidang ketenagakerjaan. Banyak terjadi pengakhiran hubungan kerja karena melemahnya perekonomian yang kemudian berdampak bagi pekerja yang kehilangan penghasilannya. Salah satunya adalah menjadi Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia. Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai perlindungan negara kepada masyarakat dari adanya perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan kerja, dan kejahatan atas harkat dan martabat manusia. Kepastian hukum merupakan tujuan dari diangkatnya permasalahan dalam penulisan ini terkait adanya perspektif implementatif, serta perspektif regulatif, yakni perbedaan pengaturan formil dan meteriil terkait adanya peran Pengawas dan Badan Independent pelaksana kebijakan PPMI. Penulisan yuridis normatif dengan kajian literatur ini akan dianalisis dengan aspek keilmuan hukum dalam ekonomi yang menggunakan metode line of equality dalam melihat kewenangan formil dan materiil terhadap tata kelola PPMI sesuai dengan hukum positif sebagai lex posterior serta pendekatan hukum secara filosofis (nilai dan intensitas) sebagai upaya mewujudkan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

Subject terms:

Kewenangan Formiil & Materiil - Kepastian Hukum - Pekerja Migran di Malaysia - Law - Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence - K1-7720

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial
Ani Yumarni;Ani Nuraeni;Hidayat Rumatiga
Academic Journal Academic Journal | Krtha Bhayangkara, Vol 17, Iss 3 (2023) Please log in to see more details
Endowment management has special principles, namely the principles of sustainability a... more
Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial
Krtha Bhayangkara, Vol 17, Iss 3 (2023)
Endowment management has special principles, namely the principles of sustainability and eternity. This principle of eternity can be manifested in the form of optimizing the performance of nazhir (endowment organiser) and the District Office of Religious Affairs (KUA) which functions as manager, supervisor and recorder of the orderly administration of endowment in Indonesia. Due to the wide and large distribution of endowment land throughout Indonesia, the government, in this case the Indonesian Ministry of Religion, appointed the role and function of KUA elements as executors and supervisors of endowment. The style and allocation of waqf in each sub-district is different. This article analyzes the role and authority of the KUA of Nanggung District, Bogor Regency in carrying out its functions. In particular, the allocation of endowment in Nanggung District is still limited to '3M' endowment, namely masjid-musala, madrasa, and burial ground. This research uses a empirical juridical approach which is descriptive analytical and explanatory. This research provides an overview and analysis of endowment organiser and supervision practices by nazhir and by the KUA institution by linking this implementation to applicable laws and regulations. The results of this research show that the role and function of the Nanggung District KUA has been implemented optimally. The role of guidance and supervision runs optimally as seen in the endowment land which is registered and monitored from the aspect of ownership, handover of the endowment to the aspect of the performance of the nazhir as the endowment organiser.

Subject terms:

Endowment Land - 3M Endowment - KUA Authority - Welfare - District of Nanggung - Law

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara
Sri Indriyanti Mahmud;Novendri Nggilu;Nur Mohamad Kasim
Academic Journal Academic Journal | Indonesia Law Reform Journal, Vol 1, Iss 3, Pp 368-383 (2021) Please log in to see more details
The purpose of this study is to know and conduct an analysis of the function of the Re... more
Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara
Indonesia Law Reform Journal, Vol 1, Iss 3, Pp 368-383 (2021)
The purpose of this study is to know and conduct an analysis of the function of the Regional Supervisory Assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency and the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency? This research uses a type of normarif-empirical research using the Statute Approach;and CaseApproach. the results of this study show, that first, the function of the regional supervision assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency is the same as regional supervision assemblies throughout Indonesia it is divided into two, namely the construction of its intent for preventive measures to prevent violations to be committed by a notary, and supervision is an essive re-pr actas aresult of the non-enactance of preventive measures in the construction. Second, the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency are: First, sanctions to the notary from the regional supervisor and from the center, second, not only notary when done coaching and supervision, the third, namely communication errors that cause problems become greater. Keywords: Regional Supervisory Council; Supervision; Coaching; Notary Public Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui dan melakukan analisis terhadap fungsi Majelis Pengawasan Daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara dan kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normarif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach); dan Pendekatan kasus (Case Approach). hasil Penelitian ini menujukkan, bahwa Pertama, Fungsi majelis pengawasan daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara sama seperti majelis pengawasan daerah di seluruh indonesia hal itu terbagi dua yaitu pembinaan maksudnya untuk tindakan preventif guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh notaris, dan pengawasan adalah tindakan represif sebagai akibat dari tidak diindahkannya tindakan preventif dalam pembinaan. Kedua, kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara adalah; pertama, sanksi kepada notaris itu dari pengawas wilayah dan dari pusat, kedua, tidak kopertaifnya notaris ketika dilakukan pembinaan dan pengawasan, yang ketiga, yaitu kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan masalah menjadi lebih besar.

Subject terms:

majelis pengawasan daerah - pengawasan - pembinaan - notaris - Law

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan
Elynawati Elynawati;Nurodin Usman;Imam Mawardi
Academic Journal Academic Journal | Munaddhomah, Vol 4, Iss 3, Pp 678-693 (2023) Please log in to see more details
This study aims to determine the implementation of the supervisory function of the DPR... more
Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan
Munaddhomah, Vol 4, Iss 3, Pp 678-693 (2023)
This study aims to determine the implementation of the supervisory function of the DPRD Temanggung Regency in terms of planning, implementation, and evaluation, to find out the efforts made by the DPRD to improve the quality of education in Temanggung Regency and to find out the obstacles faced by the DPRD in overseeing the quality of education in Temanggung Regency. The research used is qualitative research, while the research approach used is descriptive qualitative research. The object of this research is the DPRD of Temanggung Regency. The method used in this study is a descriptive method that is carried out in a systematic, factual, and accurate manner regarding the facts, nature, and relationship of the phenomena being investigated. The data were obtained through interviews, document studies, and observation. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the DPRD's supervisory function to improve the quality of education in Temanggung Regency from the planning, implementation, and evaluation side has been going well and in accordance with statutory regulations; (2) The efforts that have been made by the DPRD to improve the quality of education in Temanggung Regency are through the legislative function and through the budgeting function; (3) Obstacles faced by the DPRD in supervising the quality of education in Temanggung Regency are limited human resources, both in terms of numbers, educational background, the background of interest and level of understanding of DPRD Members regarding the supervisory function, limited time, limited authority, limited information and there is a wrong perception of the supervision carried out by the DPRD.

Subject terms:

implementation - oversight function - quality of education - Islam - BP1-253 - Education

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI SUMATERA BARAT
Ilham Suriadil;Emilda Firdaus;Ledy Diana
Academic Journal Academic Journal | Sibatik Journal, Vol 2, Iss 7, Pp 2151-2164 (2023) Please log in to see more details
Visit visa free has a positive impact on increasing foreign tourists to West Sumatra i... more
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI SUMATERA BARAT
Sibatik Journal, Vol 2, Iss 7, Pp 2151-2164 (2023)
Visit visa free has a positive impact on increasing foreign tourists to West Sumatra in the tourism sector. The granting of a visit visa-free can be interpreted as freeing the recipients of a visit-free visa from the obligation to have a visit visa to enter Indonesian territory. The visit visa-free arrangement is expected to increase the number of foreign tourist visits to Indonesia so that it will have an effect on increasing state revenues, as well as advancing the nation's welfare. However, in reality this policy creates problems, namely the implementation of visit visas is widely misused. And the next problem is the lack of human resources on the part of immigration in carrying out supervision. The objectives in writing this thesis are: First, to find out in the application of Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa-Free Visits, whether it is in line with the government's expectations. Second: find out what efforts have been made by related parties under the supervision of foreign nationals in misusing Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning visa-free visits in the province of West Sumatra. The type of research used is sociological juridical, namely research conducted by identifying the law and how the effectiveness of the implementation of the law applies in society. Because in this study the authors directly conducted research at the location or place under study to provide a complete and clear description of the problem under study. From the results of the study, it was found that the Implementation of Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa-Free Visits to Supervision of Foreign Citizens in the West Sumatra region has not been maximized in its implementation because it will indirectly reduce non-Tax state income from the sector of purchasing visas by foreigners. The visit visa-free policy is also considered to add to TPI Padang's Class I Immigration work which basically lacks Human Resources to carry out surveillance of foreigners in the quite extensive area of West Sumatra. Immigration Control against foreigners carried out with involving relevant agencies in the field of supervision foreigners like establishment The foreigner monitoring team (TIMPORA) which Its members consist of immigration, police, prosecutors, tourism office, employment agency, BIN, BNN and agencies or institutions that have direct contact with foreigners. Author's suggestion, First, there is a need for an assessment of the policy Presidential Regulation Number 21 of 2016 regarding visa-free visits which are considered to have a threatening impact on state security. Second Increase the ability of resources officers not only in terms of quantity but also quality.

Subject terms:

implementation - free visit - visa - supervision - Social Sciences - Technology

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Tinjauan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan dalam Konteks Ekonomi Islam: Studi Kasus pada Café Corner Bengkulu
Vebi Fernanda;Romi Adetio Setiawan
Academic Journal Academic Journal | Jurnal Keislaman, Vol 6, Iss 2 (2023) Please log in to see more details
This research was undertaken with the objective of comprehending the efficacy of the s... more
Tinjauan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan dalam Konteks Ekonomi Islam: Studi Kasus pada Café Corner Bengkulu
Jurnal Keislaman, Vol 6, Iss 2 (2023)
This research was undertaken with the objective of comprehending the efficacy of the supervision system at Cafe Corner Bengkulu in light of Islamic perspectives derived from the Al-Qur'an and Hadith. The research methodology employed in this investigation was a qualitative descriptive approach, specifically utilizing field research. The findings of this study indicate that the supervision system implemented by the leaders at this Café aligns with Islamic principles of supervision. This is evident through the application of several indicators of Islamic supervision, such as the consistent provision of bonuses to employees exhibiting high performance, thereby motivating other employees to maintain exemplary standards of work performance. Additionally, the supervision process involves various methods, including the use of CCTV cameras, telephonic communication, and regular evaluation meetings. In conclusion, it can be inferred that Café Corner Bengkulu has implemented an Islamic-based supervision system, with its leaders exemplifying Islamic principles of supervision. The findings of this research contribute to the development of insights into supervisory practices that could potentially be applicable in other contexts. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektifitas sistem pengawasan di Café Corner Bengkulu dalam perspektif Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan oleh pimpinan di Cafe ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pengawasan Islami yang telah diterapkan, yaitu pemilik usaha secara konsisten memberikan bonus kepada karyawan yang menunjukkan kinerja tinggi, sehingga memotivasi karyawan lainnya untuk menjaga standar kinerja yang baik. Selain itu, proses pengawan juga melibatkan beragam metode, termasuk penggunaan kamera CCTV, komunikasi via telpon, dan pertemuan evaluasi secara rutin. Dapat disimpulkan bahwa, Cafe Corner Bengkulu telah menerapkan sistem pengawasan berbasis Islam, dimana pemimpinnya mencontohkan prinsip-prinsip pengawasan Islam. Temuan pada penilitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan mengenai praktik pengawasan yang juga mungkin bisa diterapkan pada konteks lainnya.

Subject terms:

Monitoring, Effectiveness, Employee Performance. - Islam - BP1-253

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL PENGAWASAN OJK TERHADAP TATA KELOLA TI PENYELENGGARA PINJOL MENGGUNAKAN COBIT 2019
Farhan Muhammad Irdana;Candiwan Candiwan;Eva Nurhazizah
Academic Journal Academic Journal | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer, Vol 14, Iss 1, Pp 1-12 (2023) Please log in to see more details
Pinjaman online (pinjol) tengah berkembang saat ini di Indonesia, namun masih terdapat... more
PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL PENGAWASAN OJK TERHADAP TATA KELOLA TI PENYELENGGARA PINJOL MENGGUNAKAN COBIT 2019
Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer, Vol 14, Iss 1, Pp 1-12 (2023)
Pinjaman online (pinjol) tengah berkembang saat ini di Indonesia, namun masih terdapat 7.200 laporan pengaduan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait kasus pinjol. Sekitar satu per tiga dari total laporan merupakan pengaduan atas aplikasi pinjol yang terdaftar maupun berizin OJK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pengawasan OJK terhadap penyelenggara pinjol yang terdaftar maupun berizin OJK dan misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengukur capability level pada tujuan tata kelola dan tujuan manajemen COBIT 2019 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan dari permasalahan yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa capability level tujuan tata kelola EDM01 Ensured Governance Framework Setting and Maintenance dan tujuan manajemen MEA03 Managed Compliance with External Requirements masing-masing berada pada tingkat 2 dan 3. Sedangkan misi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat memperoleh capability level 2. Hal tersebut menandakan bahwa aktivitas pengawasan OJK terhadap pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola penyelenggara pinjol serta upaya OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat telah mencapai tujuannya dan serangkaian aktivitas dapat dikategorikan sebagai terlaksana. Selain itu, proses OJK dalam memastikan penyelenggara pinjol memenuhi persyaratan eksternal, yaitu POJK 77/2016 dan SEOJK 18/2017 telah mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir.

Subject terms:

Technology - Engineering (General). Civil engineering (General) - TA1-2040

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan
Rani Kurniasari;Rosdiana Novita
Academic Journal Academic Journal | Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol 7, Iss 1, Pp 53-58 (2023) Please log in to see more details
Manusia adalah salah satu faktor penting, karena manusia sebagai perencana tindakan da... more
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan
Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol 7, Iss 1, Pp 53-58 (2023)
Manusia adalah salah satu faktor penting, karena manusia sebagai perencana tindakan dan pelaku untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Memiliki sumber daya manusia yang unggul sangat menguntungkan perusahaan, karena tujuan perusahaan dapat lebih mudah dicapai. Motivasi bekerja karyawan menjadi dasar dalam penelitian ini. Salah satu perusahaan Garmen di Sukabumi menjadi objek pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana gaya kepemimpinan dan pengawasan kerja berdampak pada motivasi karyawan. Pendekatan analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% digunakan penulis dalam teknik pengambilan sampel, menghasilkan 75 responden. Hasil uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS 21 dinyatakan valid dan reliabel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh gaya kepemimpinan, serta dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengawasan kerja. Hasil koefisien determinasi dari hasil pengaruh gaya kepemimpinan dan pengawasan terhadap motivasi kerja menggambarkan besarnya kontribusi variabel yang diteliti. Penelitian ini juga melakukan uji simultan. Hasil yang diperoleh yaitu motivasi kerja dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh gaya kepemimpinan dan pengawasan kerja secara bersamaan Oleh karena itu, memiliki gaya kepemimpinan dan pengawasan kerja yang membantu dan memadai akan meningkatkan motivasi karyawan. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Pengawasan, Motivasi Kerja

Subject terms:

Business - HF5001-6182 - Management. Industrial management - HD28-70

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

Pengaruh Motivasi Instrinsik, Kompetensi dan Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Erwin Meiman Larosa;Sri Gustina Pane
Academic Journal Academic Journal | Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan, Vol 2, Iss 3, Pp 268-274 (2021) Please log in to see more details
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Mot... more
Pengaruh Motivasi Instrinsik, Kompetensi dan Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan, Vol 2, Iss 3, Pp 268-274 (2021)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Motivasi Instrinsik, Kompensasi dan Pengawasan Pimpinan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yang berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sensus dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional. Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, pengawasan pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dan secara simultan motivasi intrinsik, kompensasi dan pengawasan pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.

Subject terms:

motivasi - kompetensi - pengawasan - Education (General) - L7-991 - Psychology - BF1-990

Content provider:

Directory of Open Access Journals

Additional actions:

  • Add to cart
  • Email
  • Export to RefWorks
  • Export to EndNote
close

more

 1   2   3   ...   next 
 
Back to top